Showing posts with label Pancasila. Show all posts
Showing posts with label Pancasila. Show all posts

Friday, July 10, 2015

Melirik Ideologi dan Dasar Negara Indonesia

Tiga setengah abad lebih, bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511 Bangsi Portugis merebut Malaka dan masuk kepulauan Maluku, sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini, disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Kemudian tahun 1596 Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Houtman dan de Kyzer. Yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan J.P. Coen diangkat sebagai Gubernur Jenderal Pertama VOC.
Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia, sebab tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah melawan tentara Sekutu.
Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama tersebut 2 (dua) tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno.
Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2  Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selain secara lisan M. Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yaitu:
1.  Ketuhanan Yang Maha Esa
2.  Persatuan Indonesia
3.  Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
4.  Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5.  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno (Bung Karno) mengajukan usul mengenai calon dasar negara yaitu:
1.  Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2.  Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3.  Mufakat atau Demokrasi
4.  Kesejahteraan Sosial
5.  Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama PANCASILA, lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1.  Sosio nasionalisme
2.  Sosio demokrasi
3.  Ketuhanan
Selanjutnya oleh Bung Karno tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

Selesai sidang pembahasan Dasar Negara, maka selanjutnya pada hari yang sama (1 Juni 1945) para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945.
Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu:
1.  Ir. Soekarno
2.  Ki Bagus Handikusumo
3.  K.H. Wachid Hasjim
4.  Mr. Muh. Yamin
5.  M. Sutardjo Kartohadikudumo
6.  Mr. A. A. Maramis
7.  R. Otto Iskandar Dinata dan
8.  Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul/ Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas kesembilan orang, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta,   Mr. A. A. Maramis, K.H. Wachid Hasjim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Mug. Yamin. Panitia Kecil yang beranggotakan kesembilan orang ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian dikenal dengan nama PIAGAM JAKARTA.
Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 s/d 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Sejak saat Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklasmasikan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang, denganacara autama:
1.  Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar dengan Preambulnya (Pembukaan).
2.  Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Untuk mengeshkan Preambule, terjadi proses yang sangat panjang, sehingga sebelum mengesahkan Preambule, Drs, Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan ari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Intinya, Rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alenia keempat preambule, di belakang kata KETUHANAN yang berbunyi 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan.
Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, Khusunya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena kemerdekaan yang terus menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan 'Yang Maha Esa', sehingga Preambule (Pembukaan) UUD 1945 disepakati. 

Sejarah Lambang Garuda Pancasila

Sudahkah anda tahu siapa pembuat lambang garuda pancasila dasar negara Indonesia? Burung garuda berperisai itu merupakan buah karya salah seorang putera bangsa yang mampu menuangkan butir-butir pancasila dalam bentuk yang lebih nyata.

Beliau adalah Sultan Hamid II(Syarif Abdul Hamid Alkadrie). Beliau adalah putra dari Sultan Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, 12 Juli 1913. Beliau menikah dengan seorang perempuan Belanda dan dikaruniai dua anak. Sultan Hamid II wafat 30 Maret 1978. Burung Garuda banyak muncul di berbagai kisah terutama di Jawa dan Bali. Garuda melambangkan  pengetahuan, kebajikan, keberanian, kekuatan, kesetiaan, dan disiplin. Garuda juga memiliki sifat Wishnu (salah satu dewa dalam hindu) sebagai pemelihara dan juga penjaga tatanan alam semesta. Oleh karena garuda melambangkan sesuatu yang baik inilah burung garuda dijadikan simbol nasional Indonesia.

Lahirnya Garuda Pancasila
Setelah masa perang kemerdekaan dan masa mempertahankan kedaulatan, Indonesia dirasa perlu memiliki lambang negara yang dapat merepresentasikan negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara; dengan susunan panitia teknis : Muhammad Yamin sebagai ketua, dan beranggotakan Ki Hajar Dewantara, M A Pellaupessy, Moh Natsir dan RM Ng Poerbatjaraka; yang bertugas menyeleksi usulan lambang negara yang diusulkan kepada pemerintah.
Setelah sayembara tersebut diadakan, terpilih dua usulan yaitu dari M.Yamin dan Sultan Hamid II. Kemudian Usulan Sultan Hamid II yang diterima oleh pemerintah dan DPR. Usulan dari M.Yamin ditolak karena mengandung unsur sinar matahari yang masih terpengaruh dari Jepang. Usulan Sultan Hamid II diterima karena sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden Soekarno bahwa lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Setelah rancangan terpilih, komunikasi intensif antara Sultan Hamid II, Bung Hatta, dan Ir.Soekarno terus dilakukan untuk penyempurnaan. Mereka sepakat untuk mengganti pita yang dicengkeram, semula berwarna merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan bhineka tunggal ika. Tanggal 8 Februari 1950 usulan tersebut diajukan kepada Presiden Soekarno. Usulan tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi agar dipertimbangkan kembali keberatan terhadap penggunaan simbol manusia yang dianggap sangat bersifat mitologis.
Versi Awal

Setelah dilakukan perubahan, Sultan Hamid II kembali mengajukan usulan yang baru berdasarkan berbagai masukan. Usulan yang baru ini sudah berwujud burung rajawali garuda pancasila. Usulan tersebut diserahkan Presiden Soekarno kepada Kabinet RIS melalui PM Moh.Hatta. Pada sidang kabinet tanggal 11 Februari 1950 lambang negara ini diresmikan. Garuda versi ini belum memiliki jambul seperti sekarang.
Versi Tanpa Warna

Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirim dengan bald eagel USA, merubah cengkraman pada pita dari menghadap ke belakang menjadi menghadap depan. Terakhir, Sultan Hamid II membuat skala ukuran dan tata warna.

Versi Baru