Tuesday, September 22, 2015

Cara Registrasi PUPNS 2015

Kemajuan zaman dan teknologi tentunya juga akan mempengaruhi gaya hidup kita. Salah satunya yang kini sedang tren di masyarakat adalah bahwa segala urusan kini dimudahkan dengan sistem online. Hal ini tentu menuntut kita yang terlibat di dalamnya harus mulai belajar dalam menjalankannya, entah dengan mulai belajar mengoperasikan internet dan sebagainya.
Tanpa harus banyak berkata-kata ya, pada kali ini penulis akan berbagi informasi tentang cara melakukan registrasi PUPNS 2015 secara online. Terutama bagi para Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ini sedang dihampiri oleh tugas dari BKN untuk melakukan pendaftaran ulang PNS secara online.
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan saat melakukan registrasi PUPNS, tapi sebelumnya Anda harus menyiapkan terlebih dahulu alamat email bisa alamat emai google ataupun yahoo yang akan digunakan untuk melakukan registrasi.
Pertama, kunjungi link http://pupns.bkn.go.id/

Kedua, silahkan klik icon "DAFTAR"
Ketiga, masukkan NIP Anda lalu klik "CARI" jika benar makan akan muncul nama Anda beserta instansi daerah di mana Anda bertugas.
Keempat, jika benar, maka selanjutnya masukkanlah alamat email Anda, lalu klik "Lanjut" sesuai dengan tanda panah pada gambar di atas.
Kelima, Masukkan password yang akan Anda gunakan untuk login pada aplikasi PUPNS 2015 nantinya, kemudian input kembali di bawahnya dengan kode password yang sama seperti sebelumnya.
Keenam, Pada kolom “Pertanyaan Pengaman”, harap hati-hati betul jika Anda apapun pertanyaan dan jawabanya, pastikan Anda benar-benar tidak akan lupa, ini penting karena pada bagian inilah yang akan dapat digunakan sebagai kata kunci jika Anda lupa atau kehilangan “Kode Registrasi” ataupun untuk cetak ulang tanda bukti registrasi PUPNS 2015 di lain waktu.

Selanjutnya, input kode chapta yang terlihat dengan benar kemudian klik “Registrasi”.

Jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul halaman baru “Registrasi Sukses”, silahkan klik “Cetak”.
Dalam lembar contoh Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 terdapat 2 (dua) bagian, satu untuk untuk diserahkan kepada verifikator dan satunya lagi dipegang oleh PNS bersangkutan.
Demikian langkah-langkah / cara registrasi pada Pendaftaran Ulang PNS Tahun 2015. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Saturday, September 19, 2015

Daftar Lengkap Istilah Dalam BBM

makna istilah dalam BBM
BBM (BlackBerry Messenger) sekarang sedang digandrungi oleh pengguna smartphone. Alasannya selain karena hemat pulsa juga terdapat banyak fitur yang keren, seperti bisa mengirim foto, emoticon, bahkan video pendek. Itulah mengapa sebagian besar pengguna smartphone memiliki akun BBM, dan bahkan Indonesia juga menjadi negara pengguna BBM terbesar di dunia.

Istilah yang digunakan pada BBM tentunya sedikit berbeda dengan yang ada di SMS. Istilah-istilah tersebut kadang disebut sebagai bahasa BBM. Penggunaan istilah dan kata dalam bahasa BBM juga mungkin pernah kita dengar meskipun dari teman yang mengatakan seperti, "ping, broadcast, invite, dan lain-lain". Apa sajakah istilah-istilah yang dimaksud? Berikut ini adalah beberapa daftar istilah BBM lengkap yang saya kutip dari berbagai sumber dan juga pengalaman.
  • BBM (BlackBerry Messenger): Sebuah pelayanan surat menyurat elektronik seperti SMS yang dikeluarkan oleh BlackBerry, tapi dilakukan menggunakan paket data (internet)
  • BIS (BlackBerry Internet Service): Salah satu jenis paket BlackBerry
  • BES (Blackberry Enterprise Server): Sebuah sistem surat elektronik yang terorganisasi lewat paket perangkat lunak
  • Broadcast/BC: Fitur BBM untuk mengirim chat ke seluruh kontak BBM anda
  • CrackBerry: Sebutan untuk seoran pecandu BlackBerry (termasuk BBM)
  • DC/Delcont (Delete Contact): Sebuah aksi untuk menghapus kontak (PIN) tertentu yang terdaftar di kontak BBM anda, mirip dengan menghapus kontak telepon
  • Delay/Pending: yaitu chat BBM yang belum terkirim (tertunda) ke kontak yang dituju
  • DP (Display Picture): Gambar/avatar/foto yang digunakan sebagai gambar profil di akun BBM
  • Gadeliv/GDLV (Gak Delivered): Sebuah frasa yang hanya ada di Indonesia, artinya adalah ‘tidak terkirim’
  • Invite (Undang): Istilah yang digunakan untuk mengundang kontak BBM baru. Dalam BBM, anda harus meng-invite PIN teman terlebih dahulu agar bisa berkomunikasi
  • LOL: Istilah yang kerap dipakai dalam chat BBM yang berarti “tertawa terbahak-bahak” dan merupakan kepanjangan dari “Laugh out loud
  • PIN (Personal Identification Number): Istilah yang hampir sama dengan kontak pada SMS. Setiap pengguna BBM pasti memiliki PIN yang unik dan berbeda, dan digunakan untuk melakukan invite atau sebagai identitas akun BBM
  • PIN Suspend: Situasi dimana PIN anda diblokir oleh server karena melanggar ketentuan dan kebijakan BBM. Misalnya ketika BBM anda hilang, anda dapat melaporkan ke pihak BlackBerry agar PIN tersebut di-suspend. Contoh lain misalnya ketika pengguna BBM melanggar perjanjian kontrak dengan operator, sehingga pihak BlackBerry akan memberhentikan layanan BIS mereka.
  • PING: Sebuah fitur BBM yang digunakan untuk memberikan chat singkat bertuliskan “PING” beserta memberikan getaran (vibrate) pada kontak BBM yang dituju, sehingga yang bersangkutan dapat langsung mengetahui dan lantas membuka BBM-nya.
  • PM (Private Messages): Sebuah aktivitas chatting antara dua orang dan dilakukan secara privat, tidak melibatkan pihak ketiga atau keterlibatan grup dalam BBM. Mirip dengan SMS.
  • Re-invite: Gabungan antara kata ‘re’ dan ‘invite’ yang berarti melakukan invite kembali ke kontak tertentu.
  • RIM (Research In Motion): Perusahaan yang memproduksi BlackBerry yang berlokasi di Waterloo, Ontario, Kanada.
  • ROTFL (Rolling On The Floor Laughing): Termasuk bahasa gaul yang digunakan sebagai ekspresi chatting dan memiliki istilah ‘tertawa sambil guling-guling’.
  • Share: Istilah yang digunakan untuk membagikan suatu informasi tertentu yang terdapat di BBM. Anda dapat menggunakan fitur broadcast untuk membagikannya ke seluruh kontak.
  • TC (Test Contact): Hanya sebuah istilah yang dipakai ketika anda mengirim broadcast ke seluruh kontak untuk memastikan bahwa kontak tersebut masih aktif. Jika ada yang tidak aktif, biasanya seseorang akan men-delcont kontak tersebut.
  • Tear: Emoticon yang terdapat dalam BBM dengan ekspresi menangis meneteskan air mata.
  • Typo: Berasal dari kata ‘Typography’ yang berarti kesalahan pengetikan/salah tulis.
Ternyata ada banyak istilah dan kosa kata dalam bahasa BBM. Meskipun begitu, mungkin masih terdapat banyak sekali kata dan makna istilah yang belum bisa saya temukan karena bahasa sifatnya selalu berkembang. Apabila berkenan anda dapat ikut berkontribusi dengan menambahkan istilah/kata bahasa gaul di kolom komentar. Semoga pembaca bisa memperoleh wawasan yang luas.

Thursday, September 3, 2015

Sekilas Tentang Manfaat Coklat bagi Kesehatan

Sejarah Coklat
Para ahli botani menyetujui bahwa pohon coklat atau kakao (Theobroma cacao) sudah tumbuh di daerah Amazon dan lembah Orinoko di Amerika Selatan sejak ribuan tahun yang lalu. Bangsa Maya yang pertama kali mengolah pohon coklat. Kebiasaan ini juga dibawa ketika mereka pindah ke dataran Yukatan. Bangsa Aztek kemudian memperkenalkan coklat yang pahit sebagai minuman. Biji coklat dicampur dengan jagung ataupun anggur yang telah difermentasi lalu disajikan pada cangkir yang terbuat dari emas. Kaisar Aztek yang bernama Montezuma memiliki kebiasaan minum coklat lebih dari 50 cangkir coklat per hari.

Penjajah asal Spanyol yang bernama Hernán Cortés (1485-1547) saat menjajah wilayah tersebut pada awalnya tertarik pada cangkir emas dibanding isinya yaitu minuman coklat. Namun dia juga mengamati bahwa bagi Bangsa Aztec, kakao atau biji coklat juga digunakan sebagai uang. Karena itu, ia segera mendirikan beberapa perkebunan coklat. Perkebunan yang disebut sebagai "emas berwarna coklat" ini berkembang dan hasilnya digemari, sehingga Spanyol mengendalikan perdagangan coklat pada abad ke-18. Kemudian coklat diperkenalkan ke daratan Eropa dan dijadikan bahan campuran kue.

Pada pertengahan abad ke-19, Swiss memulai mengembangkan dan memasarkan coklat sebagai makanan ringan. Sehingga coklat yang tadinya hanya sebagai minuman kemudian berkembang menjadi makanan ringan yang dapat mencair di lidah. Swiss juga menjadi terkenal sebagai negara penghasil coklat terbaik.

Kemudian para pengusaha yang cerdas seperti Hershey, Kohler, Lindt, Nestlé, Peter, Suchard, dan Tobler (nama mereka menjadi merk coklat ternama saat ini) membuat kontribusi yang besar untuk industri coklat. Mereka menemukan mesin pengolahan coklat yang lebih efisien maupun menemukan metode pengolahan coklat yang lebih baik.

Coklat untuk Gairah Seks dan Simbol Cinta
Alasan mengapa banyak orang memberikan coklat untuk orang tersayang adalah karena coklat sering dianggap sebagai makanan cinta. Hal ini disebabkan karena coklat memiliki tekstur yang lembut dan akan lumer secara perlahan saat dikulum dalam mulut. Ini memberikan kesan sensual bagi orang yang memakannya. Selain itu, coklat dapat memberikan efek nyaman, rileks dan dapat meningkatkan gairah seksual.

Rasa nyaman yang ditimbulkan setelah menikmati coklat bukan hanya perasaan saja, karena coklat mengandung ratusan zat yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia di otak. Zat-zat inilah yang merangsang aktifnya serotonin di otak yang selanjutnya akan memicu perasaan nyaman seseorang. Selain itu, zat terbanyak yang terkandung dalam coklat adalah theobromine yang dapat menstimulasi jaringan saraf dan jantung yang membuat kita terjaga dan bersemangat. Efek ini juga bisa diperoleh dari kafein pada kopi atau teh. Manfaat lainnya dari theobromine adalah dapat meredakan batuk.

Terkandung pula phenylethylamine yang berfungsi membantu penyerapan dalam otak dan menghasilkan dopamine yang akan menyebabkan perasaan gembira, meningkatkan rasa tertarik dan dapat menimbulkan perasaan jatuh cinta. Itulah alasan lain mengapa coklat sering diberikan sebagai hadiah tanda cinta.

Manfaat Coklat untuk Kesehatan
Coklat dengan kandungan kakao (biji coklat) lebih dari 70% juga memiliki manfaat untuk kesehatan, karena coklat kaya akan kandungan antioksidan yaitu fenol dan flavonoid. Dengan adanya antioksidan, akan mampu untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh. Besarnya kandungan antioksidan ini bahkan 3 kali lebih banyak dari teh hijau, minuman yang selama ini sering dianggap sebagai sumber antioksidan.

Dengan adanya antioksidan, membuat coklat menjadi salah satu minuman kesehatan. Fenol, sebagai antioksidan mampu mengurangi kolesterol pada darah sehingga dapat mengurangi risiko terkena serangan jantung juga berguna untuk mencegah timbulnya kanker dalam tubuh, mencegah terjadinya stroke dan darah tinggi. Selain itu kandungan lemak pada coklat kualitas tinggi terbukti bebas kolesterol dan tidak menyumbat pembuluh darah.

Coklat juga mengandung beberapa vitamin yang berguna bagi tubuh seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Selain itu, coklat juga mengandung zat maupun nutrisi yang penting untuk tubuh seperti zat besi, kalium dan kalsium. Kakao sendiri merupakan sumber magnesium alami tertinggi. Jika seseorang kekurangan magnesium, dapat menyebabkan hipertensi, penyakit jantung, diabetes, sakit persendian dan masalah bulanan wanita yaitu pra menstruasi (PMS). Dengan makan coklat akan menambah magnesium dalam asupan gizi harian yang menyebabkan meningkatnya kadar progesteron pada wanita. Hal ini mengurangi efek negatif dari PMS.

Coklat untuk Kecantikan
Manfaat lain dari coklat adalah untuk kecantikan, karena antioksidan dan katekin yang ada di dalamnya dapat mencegah penuaan dini, maka tidak heran bila saat ini berkembang lulur coklat yang sangat baik untuk kecantikan kulit.

Jenis Cokelat Paling SehatBanyak jenis coklat yang tersedia di pasaran. Ada yang harganya mahal, ada pula yang harganya murah. Apa saja perbedaannya? Berikut ini perbandingan jenis coklat dan manfaat masing-masing.
1.  Dark Chocolate
   Dark Chocolate memiliki kandungan biji coklat (kakao) yang paling tinggi yaitu paling sedikit 70% mengandung kakao. Dark chocolate memiliki kandungan kakao atau biji cokelat terbanyak, tanpa banyak gula dan tanpa lemak jenuh atau minyak sayur terhidrogenasi (HVO).
    
2.  White Chocolate
     Sedangkan white chocolate hanya memiliki 33% kandungan coklat atau kakao, sisanya adalah gula, susu dan vanila. Kandungan gula inilah yang dapat memberikan efek negatif, seperti kerusakan gigi dan penyakit diabetes.

3.  Milk Chocolate atau Coklat Susu
     Milk chocolate  atau  coklat  susu  merupakan  campuran  kakao  dengan susu dan ditambah gula. Coklat jenis ini juga sangat digemari karena rasanya yang nikmat.


Hati-hati Makan Sembarang Coklat
Kesalahan yang sering dilakukan pada saat memilih coklat adalah memilih coklat "bermerk" yang murah atau sangat murah. Coklat demikian memiliki kandungan kakao (biji coklat) sedikit yaitu rata-rata kurang dari 20%, bahkan ada yang kurang dari 7%. Coklat jenis ini juga memiliki kandungan gula yang tinggi, kandungan lemak jenuh tinggi dan keburukan lainnya seperti minyak sayur terhidrogenasi (HVO) sehingga mengakibatkan kerusakan gigi dan gangguan kesehatan seperti penyakit diabetes.

Produk coklat lainnya yang juga berbahaya dan buruk untuk kesehatan khususnya yang berupa fondant (biasanya digunakan untuk mendekorasi kue) dan praline. Fondant sebenarnya mengandung 100% pemanis dan praline juga sama buruknya.

Sebisa mungkin pilihlah coklat dengan kandungan gula sedikit agar Anda dapat menikmati manfaat besar yang dimiliki coklat. Anda akan merasakan manfaat jika Anda mengkonsumsi cokelat dengan kandungan kakao atau biji coklat yang tinggi. Selamat menikmati coklat Anda!

Mengatasi Bau Mulut

Bau mulut menjadi salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan diri, hal ini terutama pada saat kita diharuskan untuk berbicara di depan orang lain dengan kondisi bau mulut yang berlebihan tentu akan menyebabkan lawan bicara kita merasa terganggu. 
Bau mulut yang dialami oleh seseorang akan menimbulkan masalah besar. Karena dengan adanya ini akan mengurangi rasa percaya diri seseorang dalam pergaulan, atau akan menimbulkan hambatan besar. Lebih-lebih bagi seorang wanita. Bau mulut yang terjadi bisa disebabkan oleh berbagai masalah dan akan memiliki dampak yang beraneka ragam. Bau mulut ini sebenarnya salah satu bagian dari penyakit, sehingga memerlukan pengobatan yang intensif juga. Di saat sekarang banyak produk yang menawarkan untuk mengatasi ini. Tetapi kebanyakan hanya bersifat instan dan mempunyai efek samping bagi penggunanya. Memang ada cara-cara tradisional, yaitu berkumur menggunakan daun sirih yang tidak memiliki efek samping dan itu pun hanya sebatas kepada orang yang mengalami masalah pada gigi atau gusi. Untuk lebih jelasnya ada beberapa penyebab pokok dari bau mulut,yakni:
  • Infeksi di rongga gigi
  • Gigi keropos atau berlubang
  • Gusi bengkak atau infeksi
  • Infeksi amandel
  • Karang gigi
  • Lidah meradang
  • Kanker di daerah mulut
  • Badan tidak fit
  • Perut kosong
  • Kekurangan vitamin B 12
Bau mulut yang disebabkan oleh faktor sederhana, itu mudah dihilangkan dan diatasi. Cara mengatasinya pun tidak sulit seperti, menggosok gigi, menambal gigi yang berlubang, atau menggunakan obat kumur. Untuk bau mulut yang disebabkan oleh penyakit ringan, ini juga mudah untuk diatasi. Yaitu dengan mengobati penyakitnya sampai sembuh, seperti infeksi amandel, infeksi gusi dan infeksi di rongga mulut.
Ada bau mulut yang disebabkan oleh penyakit penyakit yang memang memerlukan pengobatan jangka panjang dan bau mulut itu bisa hilang bila penyakitnya memang benar-benar telah sembuh. Penyakit-penyakit yang menjadi indikator dengan bau mulut, seperti :
  1. Penyakit raja singa (sifilis) atau orang yang terserang kuman kencing nanah (gonorea)
  2. Orang yang mengidap herpes di lidah atau selaput lendir lidah yang menyerupai sariawan.
  3. Terserang kuman difteri, campak, leukemia, dan tuberkulosa
  4. Pengidap penyakit paru-paru, hidung, lambung, usus, hati dan ginjal
  5. Tersumbatnya benda asing di dalam rongga hidung, seperti tisu dan sebagainya sehingga bau busuk menyusup keluar dari mulut.
  6. Gangguan pada hati yang menyebabkan hembusan bau amis pada mulut
  7. Kerusakan pada ginjal sehingga mulut bau pesing
  8. Pengidap diabetes

Nawacita Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014 -2019)


Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat.
Hak Anggota DPR terdiri dari:
  1. hak mengajukan usul rancangan undang-undang;
  2. hak mengajukan pertanyaan;
  3. hak menyampaikan usul dan pendapat;
  4. hak memilih dan dipilih;
  5. hak membela diri;
  6. hak imunitas;
  7. hak protokoler;
  8. hak keuangan dan administratif;
  9. hak pengawasan;
  10. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;
  11. hak melakukan sosialisasi undang-undang.
Kewajiban Anggota DPR adalah:
  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Tugas dan Wewenang DPR RI


Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:
  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)
Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
  • Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Hak DPR RI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:
  1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: (a) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; (B) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini) 
  UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e) 
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN


Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT


Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. ***)

(2) Majelis Permus yawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)

(3) Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. ***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syaratsyarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undangundang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undangundang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang. ****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG


Dihapus.****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA


Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menterimenteri negara.

(2) Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang. ***)

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH


Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang. **)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. **)

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT


Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undangundang. **)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. *)

(2) Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undangundang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. *)

(5) Dalam hal rancangan undangundang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undangundang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang. **)

BAB VIIA***
DEWAN PERWAKILAN DAERAH


Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** )

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** )

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*** )

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** )

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB***
PEMILIHAN UMUM


Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** )

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** )

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*** )

BAB VIII
HAL KEUANGAN


Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA***
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


Pasal 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** )

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** )

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN


Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*** )

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** )

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.*** )

Pasal 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** )

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA**
WILAYAH NEGARA


Pasal 25****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** )

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** )

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**
HAK ASASI MANUSIA


Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** )

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** )

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** )

BAB XI
AGAMA


Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** )

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** )

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** )

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**


Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR


Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )

ATURAN PERALIHAN
Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** )



ATURAN TAMBAHAN
Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** )

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )

Keterangan :
*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

****) Perubahan Keempat

Sumber : http://www.dpr.go.id/uu/uu1945

Intepretasi Isi Teks Anekdot

Teks prosedur kompleks terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Penutup umumnya berisi kesimpulan maupun saran-saran. Jika teks itu dalam bentuk artikel, ketiga hal tersebut dalam bentuk paragraf. Teks prosedur kompleks dalam bentuk paragraf tentu lebih panjang lebar uraiannya dibandingkan dalam bentuk tahap-tahap yang lebih sederhana. Kedua bentuk itu tetap mempunyai persamaan yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup selalu ada pada bagian awal tulisan, tengah, dan akhir. Langkah atau bagian yang paling banyak tentu pada bagian isi atau pembahasan.
Teks prosedur kompleks yang ditulis secara runtut, sistematis, lebih mudah memandu seseorang untuk membuat, melakukan suatu pekerjaan lebih baik. Dengan kata lain seseorang yang mau membaca cermat lalu melaksanakan dengan benar setiap prosedur kompleks dalam bidang apa pun akan lebih berhasil pekerjaannya.
Perhatikan!

Cermati salah satu contoh kutipan artikel berikut.
Sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang mengadakan acara tujuh bulanan untuk para istri yang baru hamil pertama kali 1). Terutama di lingkungan masyarakat Jawa hal ini masih sering dilaksanakan 2). Tujuan ritual tujuh bulanan atau mitoni sebenarnya sangat baik yaitu mohon kesehatan, keselamatan agar si jabang bayi kelak lahir sehat 3). Si ibu diberi kesehatan dan kekuatan selama masa kehamilan hingga melahirkan 4). Jabang bayi yang lahir diharapkan kelak menjadi manusia yang berbudi pekerti mulia, berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa 5). Anak diharapkan dapat menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi contoh bagi generasi muda seusianya 6). Itulah sebabnya harapan ini sering digambarkan dengan lukisan Rama Shinta 7). Lukisan itu dibuat pada sepasang kelapa gading yang kulit luarnya berwarna kuning muda 8). Harapannya adalah sang anak yang lahir berkarakter seperti tokoh Rama yang mengutamakan kepentingan negara, sanggup memerangi kejahatan dan membela yang lemah 9).
Mari Kita Interpretasi!
Bagian pendahuluan teks tersebut adalah kalimat ke-1 dan ke- 2.
Bagian isi kalimat ke-3 sampai ke-7.
Bagian penutup adalah kalimat ke-8 dan ke-9.

Contoh interpretasi dari teks di atas
Warga masyarakat Jawa banyak yang masih menjalankan tradisi mitoni atau tujuh bulanan bagi ibu hamil. Tradisi itu ternyata memiliki makna yang dalam. Tradisi itu dilaksanakan sebagai rangkaian doa memohon kesehatan dan kebaikan pada Tuhan. Selain itu, ada harapan yang sangat tinggi terhadap jabang bayi dalam tradisi itu. Orang tua berharap anak yang akan terlahir berkarakter seperti tokoh pewayangan Rama. Karakter itu adalah mengutamakan kepentingan negara, sanggup memerangi kejahatan, dan melindungi yang lemah. Sungguh harapan yang luar biasa.

Ciri-Ciri Bahasa Teks Eksposisi

Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan ide kepada orang lain, baik itu komunikasi lisan maupun tertulis. Dari segi tujuannya komunikasi tertulis, ada berbagai bentuk tulisan yang dapat digunakan, diantaranya bentuk eksposisi atau paparan.
Teks eksposisi ialah teks yang memaparkan keadaan, proses, atau suatu masalah dengan sejelas-jelasnya. Dalam karangan eksposisi ini, pengarang bertujuan memberikan informasi atau penjelasan dengan cara mengembangkan gagasan dengan harapan pembaca benar-benar mengetahui informasi atau penjelasan yang disampaikan itu.

Ciri-ciri bahasa teks eksposisi:
  1. Bersifat nonfiksi/ilmiah: teks eksposisi memaparkan informasi atau pengetahuan sering kali dilengkapi dengan pendapat para ahli, contoh, dan fakta-fakta.
  2. Bersifat informatif/menjelaskan /memaparkan: teks eksposisi bertujuan memberikan informasi atau penjelasan dengan cara mengembangkan gagasan dengan harapan pembaca benar-benar mengetahui informasi atau penjelasan yang disampaikan itu.
  3. Berdasarkan fakta: teks eksposisi menggunakan fakta-fakta untuk membuat rumusan dan kaidah yang dikemukakan itu lebih konkret.
  4. Tidak memengaruhi: teks eksposisi tidak berusaha untuk memengaruhi pendapat orang lain, tetapi berusaha menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang setelah membaca uraiannya.
  5. Sering menggunakan kata pronomina (kita atau saya).
  6. Menggunakan istilah.
  7. Menggunakan bahasa baku.
  8. Akhir teks berupa penegasan: bagian akhir dari teks eksposisi berupa penguatan kembali atau penegasan terhadap pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta.Cirinya berupa kesimpulan bahwa apa yang diuraikan itu penting.
Perhatikan!Contoh :
Salah satu cara menyejahterakan kehidupan masyarakat desa adalah dengan menggerakkan agrobisnis yang berbasis bahan baku apa yang tersedia di kawasan tersebut. Basis bahan baku tersedia ini sangat penting agar proses terakhir jatuhnya tidak mahal. Misalnya, agroindustri kelapa. Di negeri kita ini , kelapa merupakan produk yang ada di setiap daerah pedesaan, baik di padalaman maupun di pesisir. Seluruh penduduk negara kita mengonsumsi kelapa. Budidaya buah kelapa dengan segala hasil olahannya dapat dijadikan sandaran hidup masyarakat pedesaan. Dengan demikian, kelapa memberi manfaat ekonomi yang penting bagi kesejahteraan penduduk di pedesaan.
Perhatikan Ulasan Berikut!
Dari kutipan tersebut terbukti bahwa teks eksposisi memang faktual, memberi pengetahuan bagi pembaca, menggunakan pronomina (kata ganti kita), terdapat penggunaan istilah agrobisnis, dan menggunakan bahasa baku. Di samping itu, ada penutup yang berupa penegasan pentingnya budidaya kelapa di Indonesia.

Struktur Isi Teks Eksposisi

Dalam materi kali ini, kalian diajak untuk mengenal definisi dan struktur teks eksposisi agar mampu menganalisis dan memahami isinya, baik lisan maupun tulisan.
Definisi Teks Eksposisi
Teks eksposisi adalah suatu teks yang berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi. Tujuan tersebut dapat dengan mudah kita pahami berdasarkan kata bahasa Inggrisnya, yaitu expose yang berarti ‘menyingkap’ atau ‘membongkar’.
Teks eksposisi dapat berisi satu topik (permasalahan) tertentu. Topik yang berisi permasalahan tersebut lalu dikaji berdasarkan sudut pandang penulis. Di sini tugas penulis adalah berusaha membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut.
Struktur Teks Eksposisi
Struktur teks eksposisi terdiri atas tiga bagian: (1) tesis, (2) argumentasi, dan (3) penegasan ulang.
1. Tesis
    Tesis adalah bagian yang berisi  sudut  pandang penulis  terhadap  permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Dalam teks eksposisi, bagian ini merupakan bagian penting yang muncul di awal teks walau ada kemungkinan dapat diletakkan kembali pada bagian akhir (penegasan ulang).

Contoh tesis teks eksposisi
Kopi dapat membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi.
2.  Argumentasi
    Argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis walaupun dalam pengertian yang umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum (generalisasi) atau dapat juga berupa data hasil temuan penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya.

Contoh argumentasi
  • Kopi ternyata mengandung senyawa yang bersifat antibakteri sehingga dapat membunuh bakteri yang bersarang dalam mulut.
  • Kopi juga mengandung zat trigonelline yang mencegah gigi berlubang.
3.  Penegasan Ulang/Simpulan
    Ini adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal teks dan dibuktikan atau diperkuat oleh unsur argumen pada poin kedua.

Contoh penegasan ulang
Kopi yang mengandung senyawa antibakteri terbukti dapat menjaga kesehatan mulut dari bakteri dan mampu mencegah gigi berlubang karena mengandung zat *trigonelline.*

Sifat/Ciri Teks Eksposisi
Sebuah teks eksposisi, walaupun menonjolkan sisi faktual, harus tetap menunjukkan bahwa teks tersebut muncul atas dasar sudut pandang penulis. Dengan demikian, teks eksposisi dapat dilihat dari sifat kebahasaannya melalui penggunaan kata-kata yang menunjukkan sikap penulis, seperti penggunaan pronomina/ kata ganti orang (saya, kami, kita) atau penggunaan kata-kata bernada opini (seharusnya, dapat, bisa).
Selain hal di atas, teks eksposisi pun harus mampu menghubungkan fakta-fakta agar tercipta susunan yang sistematis/runut. Hal ini membuat teks eksposisi sarat dengan penggunaan konjungsi/kata sambung yang menunjukkan berbagai macam hubungan makna, seperti
a. sebab-akibat/kausalitas : dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi
b. pertentangan/konsesif : namun, akan tetapi, meskipun demikian
c. kronologi : kemudian, lalu,
Teks eksposisi (expose) berisi penjelasan/pembeberan/pembuktian suatu permasalahan yang dikembangkan berdasarkan sudut pandang penulis.
Struktur teks eksposisi terbagi atas tiga hal:
  •  Tesis (pernyataan awal)
  • Argumentasi (pembuktian)
  • Penegasan ulang (simpulan)
Ciri teks eksposisi
    a. Penunjukan sikap penulis melalui penggunaan pronomina dan kata bernada saran
    b. Adanya hubungan yang sistematis antara satu fakta dan fakta yang lain melalui penggunaan kata hubung.